Pusat Anti-Korupsi dan Kepemimpinan Publik, CACOL telah meminta para gubernur untuk menggunakan Pembayaran Pinjaman Paris Club secara bijaksana yang baru-baru ini dikeluarkan ke negara bagian oleh Presiden Mohammadu Buhari.
Buhari mengarahkan Kementerian Keuangan untuk mengucurkan dana tersebut khusus ke negara untuk penyelesaian tunggakan gaji dan pensiun para pekerjanya.
Dia berkata: “Saya tidak akan berhenti sampai saya mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi rakyat kita. Salah satu hal mendasar tersebut adalah masalah gaji. Yang paling penting adalah para pekerja bisa memberi makan keluarga mereka, membayar sewa dan biaya sekolah, baru kemudian hal-hal lain bisa menyusul.”
Ketua Pelaksana, Bpk. Namun Debo Adeniran menanggapinya dengan mengatakan kabar pencairan pembayaran pinjaman klub Paris tahap kedua telah mengejutkan organisasi tersebut. Namun, ia menyatakan ketakutan dan kecurigaan mengenai kemungkinan salah urus dan penyelewengan atau penggelapan dana yang dilakukan oleh beberapa Gubernur.
CACOL, dalam pernyataan yang dikirim ke DAILY POST, mengatakan: “Kami terkesan dengan keputusan Presiden yang memerintahkan pencairan pembayaran pinjaman dan instruksi lebih lanjut yang diberikan olehnya bahwa gubernur harus memastikan bahwa dana tersebut sampai ke penerima manfaat akhir.Tapi kita ingat dana talangan yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah federal kepada beberapa negara bagian tidak akan pernah bisa digunakan untuk tujuan yang seharusnya mereka berikan, yaitu untuk membayar tunggakan gaji pekerja. kesulitan ekonomi yang salah dikelola oleh beberapa gubernur negara bagian sehingga pada akhirnya menambah penderitaan penerima manfaat utama.”
Adeniran lebih lanjut menyoroti ketidakadilan dan kejahatan para gubernur yang mengalihkan atau salah mengelola dana yang diperuntukkan bagi para pensiunan yang meninggal setiap hari saat mengantri untuk mendapatkan dana pensiun atau pekerja yang dibiarkan kelaparan karena tunggakan dan gaji yang tidak dibayar. “Dana seperti itu seharusnya bersifat ‘sakral’ mengingat fakta bahwa para penerima manfaat telah mengabdi pada negara dengan setia dan tekun selama bertahun-tahun hanya untuk mati kelaparan di tangan para operator negara,” katanya.
Ia menyimpulkan bahwa “Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, Komisi Praktik Korupsi Independen dan Komisi Pelanggaran Terkait lainnya, ICPC dan lembaga antikorupsi lainnya harus proaktif dalam menjaga pandangan mereka terhadap pergerakan dan penanganan dana serta cara pengalokasiannya. di setiap negara bagian. Hal ini akan membantu mengurangi impunitas yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengalihkan, salah mengelola, atau menggelapkan dana gubernur yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, sehingga mengakibatkan krisis sosio-ekonomi yang meningkatkan penderitaan masyarakat umum Nigeria.”