Pemerintah federal telah mendakwa 17 kementerian federal atas penyelewengan sekitar N25 miliar.
Hal ini tertuang dalam laporan tahunan auditor jenderal tahun 2015.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan antara bulan Januari dan 31 Desember 2015 oleh pejabat tinggi pemerintah.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Informasi dan Kebudayaan gagal memperhitungkan N561,6 juta.
Kementerian Tenaga Listrik, Pekerjaan dan Perumahan diketahui telah menyelewengkan N9,2 miliar.
Kementerian yang juga dikenakan biaya adalah Penerbangan – N702 juta; Sumber Daya Air – N3,4 miliar; Luar Negeri – N4,4 juta; Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan – N84,7 juta.
Lainnya adalah Kementerian Sumber Daya Perminyakan – N1,7 miliar; Urusan Perempuan – N20 juta; Pengembangan mineral padat – N37,6 juta; Transportasi – N87,8 juta; Lingkungan Hidup – N86,5 juta dan Urusan Delta Niger – N1,9 miliar.
Kementerian Pertahanan – N2.692 miliar; kementerian kepolisian yang sudah tidak berfungsi – N1.839 miliar; Pembangunan Pemuda dan Olahraga – N1,144m; Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Investasi – N1.076.bn, dan Kementerian Keuangan – N22.103m.
Laporan yang disampaikan kepada Majelis Nasional telah dirujuk ke Komite Senat untuk Akun Publik untuk ditindaklanjuti.
Dalam rincian pelanggaran penerbangan, auditor jenderal mempertanyakan kementerian yang menghabiskan N427 juta untuk pengadaan alat bantu/suku cadang navigasi dan layanan pemeliharaan tanpa persetujuan.
“Dari pemeriksaan dokumen permodalan, ditemukan alokasi anggaran nihil untuk pembelian peralatan navigasi udara dengan nomor sandi 23010131.
“Ini merupakan pelanggaran berat dan distorsi terhadap Undang-Undang Peruntukan,” kata laporan itu.
“Selain itu, pejabat yang bertanggung jawab yang terlibat dalam otorisasi dan pencairan dana harus bertanggung jawab atas kurangnya kehati-hatian,” katanya.
Auditor Jenderal mencatat bahwa 51 item rekening pengeluaran rutin, terutama perjalanan domestik dan internasional sebesar N147 juta, dibebankan secara tidak tepat ke Rekening Pengembangan Modal Kementerian Penerbangan.
“Sekretaris Tetap telah diminta untuk menjelaskan keadaan yang membenarkan penyelewengan dana pengembangan modal Kementerian untuk belanja yang tampaknya bertentangan dengan UU Anggaran dan memang ada.”
Laporan tersebut mengarahkan bahwa jumlah yang dipermasalahkan harus diperoleh kembali dan rincian pemulihan dikirim ke Auditor Jenderal untuk verifikasi.