Ketua, Komite Senat untuk Karakter Federal dan Urusan Antar Pemerintah, Senator Tijjani Yahaya Kaura, mencatat bahwa sudah saatnya para pemimpin Nigeria, terutama anggota parlemen untuk menghidupkan kembali negara tersebut.
Senator mencatat bahwa mayoritas orang Nigeria yang menjabat sebagai pemimpin tidak sepenuhnya puas dengan kinerja mereka sehingga perlu mengisi ulang bangsa.
Senator Kaura yang menyatakan Jumat ini di Kaduna saat menyampaikan pidato utama pada Retret Legislator 2017 yang diselenggarakan oleh National Institute of Policy and Strategic Studies, NIPSS, mencatat bahwa anggota parlemen jarang dituduh melakukan korupsi di masa lalu.
Ia mengatakan, sebagai pengakuan bahwa anggota MPR ke-8 telah bekerja keras untuk menjaga kejujuran moral sejalan dengan mantra ‘perubahan dimulai dari saya’ dari pemerintahan saat ini.
Senator meyakinkan bahwa Senat ke-8 akan memastikan bahwa isu korupsi akan terus menjadi wacana nasional terdepan.
Menurutnya, status demokrasi Nigeria mungkin akan runtuh dan jatuh seperti sekumpulan kartu yang disusun dengan buruk, jika bukan karena intervensi yang tepat waktu dari badan legislatif.
“Majelis Nasional ke-8 berupaya memperbaiki tata kelola, meningkatkan bisnis, dan meningkatkan penghidupan rakyat Nigeria.
“Adalah keyakinan kami bahwa dalam jangka panjang ini akan meningkatkan ekonomi dan pada akhirnya menjamin kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kami melalui undang-undang, fungsi pengawasannya, yang telah menyebabkan pemblokiran kebocoran di dompet Pemerintah Federal.
“Sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, anggota parlemen di Nigeria jarang dituduh melakukan korupsi, benar atau salah. Memang, korupsi atau kejahatan apa pun dipandang sebagai kekejian dan laknat dalam lingkaran politik.
“Tantangan yang dihadapi legislatif tidak dapat diatasi. Harus ada kebulatan tekad di pihak kita untuk menghadapi tantangan ini secara jujur dan memastikan bahwa etika parlemen ditegakkan.
“Kami juga bertekad untuk memenuhi harapan warga negara kami dalam melaksanakan tanggung jawab konstitusional kami,” katanya.
Sebelumnya dalam sambutannya, Plt. Dirjen Lembaga Kebijakan dan Kajian Strategis Nasional, Bpk. Jonathan Juma, mengatakan lembaga legislatif yang efektif yang responsif terhadap kebutuhan publik dan secara aktif terlibat dalam proses kebijakan publik sangat penting untuk mempromosikan demokrasi di Nigeria.
Ia menjelaskan, retret tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar para peserta untuk interaksi yang lebih efektif dengan eksekutif, terutama di bidang pembuatan kebijakan.
Retret tersebut dihadiri oleh anggota Komite Dewan Perwakilan Rakyat untuk Urusan Pemerintahan dan anggota eksekutif nasional Dewan Penasihat Antar Partai, IPAC.