Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON) mengatakan keluarga korban bencana derek haji tahun 2015 dan terinjak Mina di Arab Saudi belum menerima kompensasi yang dijanjikan oleh otoritas Saudi.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Alhaji Abdullahi Mohammed di Abuja, Senin, pada sidang pemeriksaan DPR mengenai peran NAHCON dalam penyelenggaraan haji 2015.
Namun Mohammed mengatakan komisi tersebut bekerja keras untuk memastikan bahwa keluarga dari lebih dari 300 warga Nigeria yang tewas dalam insiden tersebut dan 12 lainnya yang terluka menerima kompensasi seperti yang dijanjikan.
“Nigeria belum menerima satu juta Riyal Saudi, dan 500 Riyal Saudi dijanjikan sebagai kompensasi masing-masing bagi korban tewas dan luka-luka.
“Kami sedang mengusahakannya dan segera setelah uang kami terima, kami akan meneruskannya kepada keluarga korban,” kata Mohammed.
Dia membantah kabar yang menyebutkan almarhum mendapat pemakaman massal.
“Ini jauh dari kebenaran, tidak ada pemakaman massal karena setiap korban penyerbuan dikuburkan di kuburannya sendiri, ditandai dan diidentifikasi.
“Desak-desakan juga tidak terjadi karena pergerakan tenda Nigeria atau karena pergerakan tamu VIP seperti yang disangka salah,” tambahnya.
Mohammed menyerukan lebih banyak pelatihan untuk memperkuat kapasitas pejabat dalam menangani orang banyak selama haji.
“Petugas yang terlibat dalam pengelolaan harus multibahasa sehingga dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara dan memastikan pengelolaan massa lebih efisien,” ujarnya.
Ketua NAHCOM lebih lanjut mengatakan bahwa modalitas telah diterapkan untuk mencegah warga Nigeria yang ikut haji menjadi korban jika terjadi desak-desakan di masa depan.
Dia mengatakan bahwa komisi tersebut telah mengadopsi program reorientasi yang lebih kuat bagi jamaah di tingkat pemerintah negara bagian dan lokal.
“Hampir semua pejabat pemerintah negara bagian dan lokal telah melibatkan jamaah haji dalam pendidikan tentang kemungkinan bahaya dan cara untuk mencegahnya.
“Komisi ini juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendirikan bank darah yang dapat digunakan dalam pembuatan profil DNA dalam keadaan darurat.
“Kita juga harus menyadarkan pegawai negeri tentang perlunya mengawasi pergerakan jamaah untuk menghindari tempat keramaian dan mematuhi waktu yang diberikan kepada kita oleh otoritas terkait.
“Kami akan memperkenalkan perangkat elektronik yang akan membantu kami mengelola dan melacak lokasi jamaah setiap saat,” kata Mohammed. (NAN)