Ketua Komite Senat Wilayah Ibu Kota Federal dan pendiri Jaringan Anti-Korupsi, ACN, Senator Dino Melaye, telah meminta Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, untuk menyelidiki Manitoba Hydro International Nigeria Limited atas dugaan penyalahgunaan Undang-Undang tentang Pengadaan publik. dan pengalihan dana sebesar N13,8 miliar.
Dalam petisinya yang sudah diserahkan kepada Direktur Urusan Publik Badan tersebut, Osita Nwaja, Melaye mengatakan perusahaannya dianugerahi kontrak manajemen untuk mengawasi aset dan kewajiban Perusahaan Transmisi Nigeria setelah privatisasi dan pemisahan Perusahaan Induk Listrik Nigeria menjadi Perusahaan Pembangkitan dan Perusahaan Distribusi oleh Biro Badan Usaha Milik Negara pada bulan Maret 2012 untuk masa jabatan tiga tahun.
Dia ingat bahwa biaya kontrak awalnya $30 juta dan kemudian diperpanjang untuk satu tahun lagi dengan biaya $5,2 juta, menambahkan bahwa TCN memiliki lebih dari 8000km jalur 330kv dan 12000km 12kv yang menghubungkan banyak gardu induk di Nigeria.
Menurutnya, investigasi yang dilakukan telah mengungkap beberapa kejahatan ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh Manitoba serta pengabaian praktik terbaik di TCN.
“Pada tahun 2015, perusahaan secara curang mengalihkan dana yang ditransfer ke ketegangan untuk pemeliharaan kereta api tahun 2015,” kata Melaye.
“Perusahaan terlibat dalam pembagian kontrak untuk menghindari dewan tender TCN dan dewan tender menteri seperti yang terjadi dalam kasus kontrak perbaikan peralatan telekomunikasi dan pembangkit listrik: Gardu Induk 340kv (S1 dan S2) sebesar N247.061.796 dan N248, 859 350 masing-masing.
“Pemberian kontrak verbatim senilai 893.000.000 untuk perbaikan perangkat telekomunikasi dan unit terminal jarak jauh terkait pembangkit listrik PHCN (legacy) dan TCN 330kv. Meskipun jumlah kontrak telah dibayar penuh, namun tidak ada bukti bahwa kontrak telah dilaksanakan.”
Ditegaskannya, kegagalan perusahaan dalam menjamin kejujuran, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan TCN serta kegagalannya mengaudit rekening TCN karena anggapan tersebut bertentangan dengan ketentuan kontrak yang ditandatangani antara perusahaan dan BPE tersebut.
Menyadari hal ini menimbulkan penyimpangan dalam operasi pasar, Melaye lebih lanjut menekankan bahwa kontrak manajemen mengharuskan perusahaan untuk memperluas kapasitas roda TCN menjadi 6000 megawatt, namun hal tersebut tidak pernah terealisasi.
Dia mengatakan, kinerja TCN yang dikelola perseroan anjlok sehingga perseroan mewarisi 4.000 megawatt dan kini turun menjadi 1.500 megawatt.
Oleh karena itu Melaye meminta lembaga antirasuah tersebut melakukan penyelidikan terhadap aktivitas perusahaan tersebut, sekaligus mendesak pemerintah federal untuk melarang perusahaan tersebut karena berbagai pelanggaran UU BPE 2007.