Plateau State Chapter dari Joint National Association of Persons with Disabilities pada hari Senin mengajukan petisi kepada Majelis Negara dan meminta DPR untuk tidak mengangkat satu mr. James Lalu, sebagai Ketua Komisi Hak Disabilitas Negara Dataran Tinggi, untuk menyaring dugaan penipuan.
Petisi itu disediakan untuk jurnalis oleh anggota dewan mereka Simdun.
Lalu dituduh “ketidakjujuran, pemalsuan dan peniruan sebagai ketua Komisi Hak Disabilitas Negara Dataran Tinggi sejak 17/10/2016, sebelum pencalonannya.”
Bunyinya lebih lanjut, “Ini adalah niat klien kami untuk menyampaikan pemberitahuan kantor baik Anda bahwa salah satu Mr. James Lalu, anggota Plateau State Chapter dari Joint National Association of Persons with Disabilities, yang sebagai Asisten Khusus Senior untuk gubernur saat itu Jonah Jang selama delapan tahun terakhir tentang Urusan Disabilitas serta Dewan Komisi Hak Disabilitas Negara Dataran Tinggi memalsukan kop surat komisi dan menulis surat yang ditujukan kepada Tuan Zulkhairi Bin Zainol Abidin dari Malaysia berjudul: Permintaan penempatan orang penyandang disabilitas untuk mempelajari pembuatan prostesis ekstremitas bawah.”
Petisi tersebut menambahkan bahwa “sementara kasus yang diajukan oleh klien kami tertunda di pengadilan terhadap James D. Lalu, terdengar di radio bahwa James D. Lalu telah ditunjuk untuk menjabat sebagai ketua Komisi Hak Disabilitas Negara Dataran Tinggi untuk diputar. . dan dikonfirmasi oleh Dewan Majelis Negara Dataran Tinggi, yang memunculkan petisi ini.”
Lebih lanjut ia bersikeras bahwa Lalu korup dan oleh karena itu tidak boleh diberikan penunjukan seperti itu
“Pembicara Yang Terhormat, sebelum surat diatas adalah keluhan klien kami bahwa James D Lalu tanpa konsultasi dengan klien kami seorang diri memberikan beberapa nama dan menghadiri pertemuan di USA. Surat keluhan klien kami ditulis sehubungan dengan hal ini, antara lain, Presiden Hak-Hak yang Setara untuk Penyandang Disabilitas Internasional.”
Surat tersebut menekankan bahwa, “Adalah keluhan klien kami bahwa James D. Lalu memanfaatkan keanggotaannya di mantan Komisi Hak Disabilitas Negara Bagian Plateau dan mengambil langkah-langkah yang tidak demi kepentingan terbaik klien kami serta Pemerintah Negara Bagian Plateau sebagai Ketua Eksekutif Komisi Hak Disabilitas Negara Dataran Tinggi dan memberikan beberapa nama sebagai kandidat untuk pelatihan di Malaysia tanpa persetujuan klien kami dan Pemerintah Negara Bagian Dataran Tinggi.
Petisi tersebut meminta Ketua DPR Peter Azi untuk menunda pertunjukan James Lalu sampai kasus pengadilan terhadapnya, yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Multala Mohammed Road di Jos North, diputuskan.